KONI Tegaskan PON XXII/2028 NTT-NTB Andalkan APBD, Pastikan Tak Bebani Pemerintah Pusat

SUMUTJUARA.COM - Asta Cita ke-4 yang menitikberatkan pada prestasi olahraga menjadi perhatian utama dalam persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, efisiensi anggaran, tertib administrasi, serta kebermanfaatan fasilitas turut menjadi fokus sejak tahap awal persiapan.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PON XXII/2028 NTT-NTB yang dipimpin Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, pada 1 Juli 2026.

Terkait target Indonesia untuk masuk lima besar Olimpiade 2044 serta menjadi yang terdepan di Asia Tenggara, PON XXII akan menyesuaikan cabang olahraga yang dipertandingkan.

“Kita memberikan ruang bagi cabang olahraga Olimpiade, DBON, unggulan tuan rumah, serta cabang dengan status privilege tuan rumah,” ujar Marciano.

Ia juga menegaskan bahwa sejak awal penentuan cabang olahraga, pembiayaan lebih menitikberatkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tidak membebani pemerintah pusat. Provinsi tuan rumah pun telah menyatakan kesiapan untuk mandiri dalam pembiayaan.

Sebagai dasar hukum, pemerintah daerah membutuhkan Surat Keputusan (SK) dari Menpora. Marciano mengapresiasi langkah Menpora yang telah menyerahkan SK kepada gubernur NTT, NTB, dan DKI Jakarta sebagai landasan untuk melakukan renovasi venue.

Sementara itu, Menpora Erick Thohir menekankan pentingnya keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung guna memastikan penyelenggaraan PON berjalan sukses. Ajang ini juga menjadi PON pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kemenpora melakukan sinkronisasi dengan KONI, BPKP, Kejaksaan, kementerian/lembaga, serta TNI/Polri. Melalui pertemuan ini, kita membentuk tim koordinasi yang melibatkan BPKP dan Kejaksaan,” jelas Erick.

Ia menegaskan komitmen Kemenpora untuk menyukseskan PON XXII/2028 NTT-NTB serta menekankan bahwa KONI merupakan bagian penting dari pemerintah pusat dalam mendukung agenda tersebut.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Narendra Jatna, mengingatkan pentingnya penetapan target yang spesifik disertai penyesuaian anggaran. Ia juga menekankan bahwa seluruh perencanaan harus berorientasi pada kebutuhan atlet.

“Semua harus berkaitan dengan atletnya,” ujarnya, seraya berharap venue yang dibangun dapat memberikan manfaat berkelanjutan.

Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan berstandar internasional, termasuk yang harus diimpor.

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widyantoro, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan PON XXII/2028.

“Kami siap membuka diri selama 24 jam, tidak perlu ragu,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa setiap pengeluaran harus berjalan secara efektif dan efisien, dimulai dari perencanaan persiapan yang matang.

Kalau ingin dibuat lebih singkat atau versi headline yang lebih kuat, saya bisa bantu sesuaikan lagi.