SUMUTJUARA – Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara harus bekerja secara independen tanpa intervensi. Hal ini ditegaskan oleh Zulkarnaen Purba, seorang praktisi sekaligus tokoh olahraga karate di Sumatera Utara.
Menurutnya, pencapaian peringkat 4 besar pada PON XXI 2024 merupakan prestasi membanggakan bagi Sumut sebagai tuan rumah. Dengan 79 medali emas, 59 perak, dan 116 perunggu, Sumut berhasil menorehkan hasil maksimal meskipun hanya didukung anggaran sebesar Rp90 miliar.
Namun, euforia ini tidak bisa berlangsung lama. Sumut harus segera bersiap menghadapi PON XXII 2028 yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Setidaknya, posisi 4 besar yang telah diraih harus dipertahankan.
Beberapa cabang olahraga (cabor) sudah mulai melakukan seleksi daerah dan menunggu arahan dari KONI serta pemerintah daerah selaku pemilik anggaran. Setelah itu, pemusatan latihan daerah (Pelatda) dan program uji coba di tingkat nasional maupun internasional akan dilaksanakan.
Pentingnya Kepemimpinan yang Visioner
Zulkarnaen menekankan bahwa pembinaan olahraga modern memerlukan dukungan penuh dari pemerintah dan KONI Sumut sebagai pembina cabor berprestasi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh Pengurus Provinsi Cabang Olahraga untuk aktif dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI Sumut, yang direncanakan akan digelar pada April 2025.
Ia berharap Musprov kali ini dapat melahirkan kepemimpinan yang benar-benar fokus pada pembinaan prestasi olahraga.
“Setiap empat tahun, fenomena ini selalu terjadi. Semua mengklaim bisa membawa olahraga Sumut lebih maju. Tidak ada yang mengaku kecap nomor dua, semua pasti merasa nomor satu,” sindir Zulkarnaen.
Sebagai mantan Kepala Pelatih Nasional dan Kabid Binpres PB FORKI, Zulkarnaen menegaskan bahwa Ketua Umum KONI memiliki peran krusial dalam peningkatan prestasi olahraga. Dengan anggaran yang terbatas, seorang pemimpin KONI harus berani menentukan cabor prioritas berdasarkan capaian prestasi dan relevansinya dalam Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games.
“Pada PON XXII 2028, hanya akan ada 42 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dengan memilih cabor prioritas, sistem pembinaan olahraga modern dapat berjalan maksimal. Artinya, anggaran harus mengikuti program, bukan sebaliknya,” jelasnya.
Menjaga Independensi Tim Penjaringan Ketua KONI
Zulkarnaen menekankan bahwa TPP harus bekerja secara independen dan bebas dari segala bentuk intervensi. Ia juga meminta semua pihak untuk menahan diri serta menyerahkan pemilihan Ketua Umum KONI Sumut kepada mekanisme yang benar.
“Jika tim ini tidak bisa bersikap independen, lebih baik mereka mundur,” tegasnya.
Lebih dari itu, Zulkarnaen juga menyoroti belum adanya apresiasi yang jelas bagi para atlet peraih medali di PON XXI 2024. Hingga saat ini, Pemprov Sumut belum memastikan waktu pemberian penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama daerah.
“Para atlet ini telah berjuang, mengorbankan waktu, keringat, bahkan darah demi Sumatera Utara. Jangan sampai mereka merasa pengorbanan tersebut tidak dihargai,” pungkasnya.